Selamat Datang di Portal

Data dan Informasi Stunting & AKI-AKB

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Profile Stunting dan AKI-AKB

Nusa Tenggara Timur Pemerintah Provinsi NTT saat ini terus berupaya optimal untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) serta Pencegahan dan Penanganan Stunting. Hingga bulan Mei 2023, jumlah kematian ibu di NTT sebanyak 34 kasus dan jumlah kematian bayi mencapai 298 kasus. Sedangkan prevalensi stunting di provinsi NTT hingga bulan Februari 2023 mencapai 15.7%.
Stunting
15.7%
Prevalensi, Februari 2023
 67.538
 Jumlah, Februari 2023

Kematian Ibu

34

Jumlah, Mei 2023

Kematian Bayi

298

Jumlah, Mei 2023


Peta NTT Stunting

PROFIL POKJA STUNTING DAN AKI-AKB

Latar belakang pembentukan POKJA Stunting dan AKI AKB di Provinsi NTT antara lain:
  • Kebutuhan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan berbagai pemangku kepentingan
  • Kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya dan bagaimana melakukan pencegahan stunting maupun kematian ibu dan bayi baru lahir
  • Kebutuhan untuk menyampaikan upaya Pemerintah Provinsi NTT dalam pencegahan dan penanganan stunting maupun kematian ibu dan bayi baru lahir
  • Kebutuhan untuk menyampaikan perkembangan maupun capaian Pemerintah Provinsi NTT dalam menurunkan prevalensi stunting maupun AKI AKB

Berita dan Informasi

Percepatan Penurunan Stunting, AKI & AKB

adalah salah satu Quick Win Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Viktor Laiskodat dan Josef Nai Soi Dalam upaya percepatan pencegahan stunting. Setwapres memperoleh mandat untuk memastikan pencapaian tujuan dari Pilar 5 yaitu membangun sistem pemantauan dan evaluasi terpadu dari semua program prioritas yang terdiri dari intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Sebagai realisasinya, maka TP2AK di Setwapres bertugas mengkompilasi semua data program dari KL terkait untuk kemudian diolah dan ditampilkan dalam dashboard permantauan terpadu.

Dashboard yang dikembangkan oleh Setwapres berfungsi sebagai alat pantau dan evaluasi perkembangan program bagi para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan bahkan desa. Kedepan diharapkan adanya kesinambungan dari fungsi sistem pemantauan dan evaluasi terpadu ini yang mendukung penentuan kebijakan yang berbasis data segala tingkat administratif.